Kraksaan – Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia menjadi pusat sertifikasi halal di Asia pada tahun 2024. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong percepatan sertifikasi halal di Kabupaten Probolinggo.
Pelaksanaan sertifikasi halal sendiri dilakukan lintas unsur. Setidaknya ada tiga pihak yang saling berkaitan dalam hal itu. Yakni Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan MUI.
Di Kabupaten Probolinggo sendiri, MUI setempat mendorong agar lintas unsur tersebut memacu untuk bergerak cepat menjalankan program sertifikasi halal sesuai tupoksinya.
Seperti MUI yang mengeluarkan fatwa halal, Kemenag membimbing pemohon dalam hal ini pelaku usaha, serta pemerintah daerah yang memiliki data pelaku usaha.
Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, KH Abdul Wasik Hannan mengatakan bahwa pihaknya menginginkan ada kerja sama nyata dari lintas unsur tersebut. “Apalagi Gubernur Jawa Timur dan MUI Jatim menginginkan agar daerah menyeriusi hal itu,” kata Kiai Wasik yang disampaikan saat kegiatan Halal Bi Halal, Rabu (10/5/2023) di MAN 2 Probolinggo.
Kiai Wasik menjelaskan, program sertifikasi halal ini akan mempermudah pelaku usaha dalam hal ekspor ke negara tujuan yang mewajibkan sertifikasi halal terhadap barang masuk seperti mamin. “Ini butuh keseriusan juga dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara, Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo Samsur menyatakan bahwa Kemenag dan MUI harus bersinergi dalam program sertifikasi halal. Terlebih, per 17 Oktober 2023 pengurusan sertifikasi halal akan berbayar. “Sekarang masih gratis,” kata Samsur.
Nah, senyampang masih gratis itulah, Samsur mendorong pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal produknya. (Admin)
