Kraksaan – Pada awal tahun 2025 lalu, MUI Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kelima. Kini, hasil Rakerda itu bakal direalisasikan di semester kedua.
Perencanaan realisasi program itu dibahas dalam rapat harian dan program kerja prioritas 2025, Kamis (3/7/2025) di sekretariat MUI Kabupaten Probolinggo. Rapat dipimpin Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, KH Abdul Wasik Hannan, dihadiri jajaran Dewan Pimpinan dan komisi-komisi.
Kiai Wasik -sapaan KH Abdul Wasik Hannan- menekankan agar pembahasan lebih fokus pada program prioritas yang telah ditetapkan Dewan Pimpinan. Seperti Komisi Pendidikan, yang menekankan program pendidikan karakter. “Pendidikan karakter mulai tergerus. Jadi harus ditangani serius,” katanya.
Kiai Wasik melanjutkan, program prioritas pada komisi lain juga harus diwujudkan di semester kedua 2025. Misalnya, Komisi Fatwa yang telah mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan salat Jumat di sekolah.
Tidak kalah pentingnya, lanjutnya, terus mensosialisasikan cara pemotongan unggas secara syariat Islam. “Karena masih banyak ditemukan unggas yang dipotong tidak sesuai syariat Islam,” ujarnya.
Arahan Kiai Wasik, itu kemudian direspons oleh peserta rapat. Bak gayung bersambut. Arahan itu kemudian direspons positif oleh Doktor Abdul Aziz, salah satu Dewan Pimpinan yang juga Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Probolinggo.
Doktor Aziz menyatakan bahwa kampus yang dipimpinnya siap bermitra dengan MUI Kabupaten Probolinggo. “Program kerja prioritas Komisi Pendidikan dan Komisi Ekonomi bisa bekerjasama dengan kampus Unzah,” katanya.
Kerjasama dua komisi itu, tambahnya, nantinya akan disinkronkan dengan fakultas terkait di kampus Unzah. “Kalau bisa dilaksakan di bulan Juli ini,” tambahnya.
Tak hanya membahas program kerja prioritas ketujuh komisi. Rapat itu juga mendiskusikan satu kegiatan yang dilaksanakan lintas komisi.
“Semisal kita ngadakan kegiatan semacam workshop tentang kenakalan anak dan remaja. Maka, di dalamnya ada komisi pendidikan, komisi perlindungan perempuan dan anak, komisi dakwah, komisi fatwa dan komisi lainnya,” jelas Doktor Ahmad Zamroni, Ketua Komisi Pendidikan.
Dengan menggelar satu kegiatan besar, katanya, maka bisa mencakup program semua komisi. “Tapi tentunya program prioritas di tiap komisi tetap dijalankan,” katanya. (Admin)
